JIBPost.ID – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, mengatakan bahwasannya elite politik, baik itu nasional maupun lokal wajib memperlihatkan sense of crisis lebih-lebih di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih belum melandai.
“Elit politik nasional dan lokal (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) wajib memprlihatkan sense of crisis,” tulis Azra (ejaan sudah disesuaikan).
Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap sense of crisis ini. Pertama, bisa dengan menggerakkan aparat birokrasi untuk membantu rakyat dan tidak membiarkan urusan Covid-19 hanya ditangani oleh TNI, Polri, BIN belaka. Kedua, menggalang solidaritas sosial-ekonomi masyarakat dalam rangka membantu korban Covid-19 dan keluarganya.
Ketiga, menjalin komunikasi dengan ormas dan lembaga filantropi yang sudah terbukti dan bertindak nyata dalam membantu mitigasi korban Covid-19. Keempat, pernyataan yang simpang siur dan berpotensi menimbulkan kegaduhan bagi publik mesti dihindari.
Kelima, memperlihatkan sikap empati yang sejati (genuine) kepada korban Covid-19 dan keluarganya serta rakyat yang terdampak pandemi ini, baik itu secara sosial-ekonomi ataupun agama. Keenam, menghindari diri dari perbuatan yang mengekspos kegiatan pribadi seperti menonton sinetron atau lain sebagainya yang memperlihatkan sikap tidak atau kurang empati.
Azra menilai Presiden Joko Widodo tidak cukup sekadar menyampaikan ke publik bahwa ada menteri-menteri yang tidak memiliki sense of crisis. Menurutnya, Presiden perlu memanggil dan menertibkan mereka.
“Setelah itu, jika tidak berubah perlu di-reshuffle,” ungkapnya.
“Perlu keteladanan mereka karena mereka masih dianggap patron dan rakyat klien,” imbuh Azra.
Adapun Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengkritisi sikap menteri yang doyan ke luar negeri. Melalui akun Twitter @Abe_Mukti, ia menulis: “Seharusnya menteri tdk jalan sendiri. Sedikit yg saya tahu, ada yg sedikit2 ke luar negeri. Bahkan lbh sedikit waktu di negeri sendiri. Pdhl bukan menteri luar negeri. Menteri itu kan pembantu yg diangkat & diberhentikan oleh presiden. Kalau tdk sejalan & suka jalan sendiri, so?”
Penyunting: Nirwansyah
